Komisi I DPR RI meminta Pemerintah harus secara tegas dan cepat memblokir akses terhadap film yang mencederakan umat Islam, dalam rangka menutup dan melarang peredaran film itu masuk di Indonesia.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, mengapresiasi sikap Pemerintah RI yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun dia menilai terlambat. “Mestinya sejak awal Pemerintah Indonesia bisa merespon persoalan ini, sehingga bisa diantisipasi gelombang reaksi yang bisa semakin luas dan cenderung bisa saja terjadi bentrok fisik,” katanya sebelum Komisi I menerima delegasi Parlemen Turki, di Gedung DPR RI, Selasa (17/9).

Dia mengatakan, yang penting sekarang ini Pemerintah khususnya aparat kepolisian jangan bergeser  pada persoalan bagaimana menangani aksi-aksi protes tersebut, tetapi fokus pada akar masalah. “Akar masalahnya beredarnya film yang jelas –jelas melecehkan umat Islam, ini sepertinya dibiarkan Pemerintah Amerika,” tegasnya.

Menurut Mahfudz Siddiq, satu hal yang belum disampaikan oleh Pemerintah lewat SBY kemarin, meminta kepada Pemerintah Amerika untuk menghentikan peredaran film itu. “Itu harusnya juga secara tegas, walaupun mereka akan berkilah atas nama kebebasan, berpendapat, berekspresi. Tetapi menurut saya ini sudah anti demokrasi,” jelasnya.

Mahfudz menegaskan yang harus dibuka ke mata dunia adalah bahwa Amerika yang selalu bicara masalah demokrasi, HAM, pluralisme, kenyataannya selalu bertolak belakang. " Bahkan Menlu Hillary Clinton juga menegaskan bahwa kita tidak boleh membiarkan pelanggaran dan pelecehan terhadap agama, namun film ini sesungguhnya telah mencederai pemerintah Amerika atas nama kebebasan demokrasi yang dikampanyekan," tukas politisi PKS ini.

Ditegaskan pula, kalau Pemerintah Amerika tetap berpandangan seperti ini maka sesungguhnya Amerikalah yang sedang memupuk api-api konflik, bukan saja konflik politik dan sosial tetapi juga  konflik ideologis. (as)foto:wy/parle